Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerjasama dengan Human Initiative menggelar diskusi publik bertajuk “Belajar dari Perbatasan Gaza: Ruang Gelap Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata” pada Kamis (20/11) di Auditorium Komunikasi FISIP UI, Depok.
Kegiatan ini membahas tantangan besar dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Pasca meredanya konflik bersenjata, situasi kemanusiaan di Gaza masih menghadapi hambatan serius, mulai dari akses logistik yang terbatas, kompleksitas politik, hingga kondisi keamanan yang tidak stabil di lintas perbatasan Mesir–Rafah dan Yordania–Tepi Barat.
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Broto Wardoyo, Ph.D, menekankan bahwa prinsip kemanusiaan tidak mengenal batas identitas agama maupun etnis. Ia juga mengingatkan bahwa rencana pengiriman pasukan stabilisasi ke Gaza harus dipikirkan secara matang agar tidak memperburuk kondisi di lapangan.
“Kita meletakkan diri sebagai manusia yang sama. Kebijakan apa pun terkait Gaza harus berhati-hati agar tidak menambah kegaduhan,” ujarnya.
Ia juga berharap diskusi akademik semacam ini dapat diteruskan kepada para pengambil kebijakan untuk memperkuat dorongan diplomatik Indonesia.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa konflik yang berkepanjangan menimbulkan dampak luas bagi warga Palestina. Penyaluran bantuan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pendanaan, kebijakan sepihak, gesekan politik, dan pembatasan akses masuk ke wilayah konflik.
“Banyak negara mengalami batasan dalam menjalankan mandat kemanusiaan. Pembatasan akses bantuan sangat berdampak pada warga Palestina,” jelasnya.
Indah menegaskan pentingnya menghentikan segala bentuk kekerasan serta memperkuat proses damai. Ia juga menyoroti bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan NGO merupakan kunci dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Dosen HI FISIP UI, Asra Virgianita, Ph.D, menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan saat gencatan senjata memiliki landasan kuat dalam hukum humaniter internasional. Namun, dinamika kekuasaan antarnegara turut memengaruhi distribusi bantuan.
Asra menekankan pentingnya pemetaan aktor di lapangan, kolaborasi dengan masyarakat sipil, advokasi kepada pemerintah, serta perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sipil. “Bantuan tidak boleh hanya jangka pendek. Ketahanan sipil adalah hak yang harus terus dijaga,” tegasnya.
General Manager Retail Partnership Human Initiative, Boy Mareta, berharap kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, akademisi, media, dan NGO—dapat semakin diperkuat. “Pemerintah harus hadir untuk mengatur ritme dan gerak bantuan di lapangan. Kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas sektor sekaligus menjadi ruang berbagi pengetahuan terkait tantangan kemanusiaan di Gaza. Diskusi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai dinamika distribusi bantuan di wilayah konflik dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam isu kemanusiaan internasional.
