Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), menyelenggarakan Konferensi Nasional yang mengusung tema “Tantangan Demokrasi Indonesia dan Global di Era Politik Oligarki, Digital dan Krisis Iklim” pada Jumat (10/10) di Kampus FISIP UI, Depok.
Dalam sambutannya, Dr. Phil. Panji Anugrah Permana mengatakan bahwa konferensi ini bertujuan untuk menjadi wadah diskusi sekaligus sarana edukasi publik. Dalam konteks ini, Ilmu Politik memiliki peran penting untuk menjelaskan fenomena politik yang terjadi, memberikan analisis yang mendalam, dan menawarkan solusi untuk memperkuat demokrasi.
“Tema yang dipilih dalam konferensi ini mencerminkan tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia dan global saat ini. 3 persoalan besar, oligarki, digitalisasi, dan krisis iklim menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Harapannya, akan tercipta kondisi yang memungkinkan demokrasi memiliki ruang yang lebih terbuka, memberi kesempatan lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil, serta kalangan elit politik membuka diri untuk terus melakukan reformasi politik, sehingga sistem demokrasi kita semakin kuat dan inklusif,” ujarnya.
Kegiatan ini dirancang untuk membahas isu-isu politik kontemporer yang semakin kompleks, khususnya terkait krisis dan tantangan demokrasi di Indonesia dan global pasca Pemilu 2024. Pemilu 2024 di Indonesia, yang menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia, telah memunculkan berbagai dinamika politik yang menarik perhatian, mulai dari isu koalisi partai, representasi perempuan, hingga tantangan demokrasi di tengah pengaruh oligarki digitalisasi, dan perubahan iklim.
Tantangan demokrasi di era digital, seperti disinformasi dan polarisasi, juga menjadi perhatian utama, sebagaimana dibahas oleh Prof. Ika Idris, PhD (Monash University). Ia mengatakan di satu sisi, ruang digital membuka akses informasi yang luas dan memungkinkan partisipasi publik lebih besar. Namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi tempat disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik berkembang cepat.
“Banyak kasus menunjukkan bahwa disinformasi bukan hanya bersumber dari dalam negeri, tetapi juga berakar pada dinamika geopolitik global. Misalnya, kini terjadi dalam isu nikel dan critical minerals di Sulawesi dan Maluku Utara, di mana perang kepentingan global memunculkan arus disinformasi lokal yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan demokrasi,” ujar Ika.
Efeknya sangat serius, opini publik terbelah, kepercayaan pada institusi politik menurun, dan ruang deliberasi publik semakin sempit. Maka membangun ketahanan demokrasi terhadap disinformasi bukan hanya dengan regulasi, tapi juga dengan pendidikan publik dan literasi digital. Serta memahami kaitan erat antara geopolitik, ekonomi, dan ruang digital sehingga tidak menjadi korban dari perang narasi global.
Tantangan demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim yang mempengaruhi kebijakan dari Indonesia dan banyak negara lainnya, Irwansyah, PhD (Dosen Ilmu Politik FISIP UI). Banyak teori oligarki menunjukkan bahwa oligarki bukan sekadar kelompok elit politik di dalam negara, namun struktur kekuasaan yang lebih kompleks.
Menurut Irwansyah, struktur inilah yang mempengaruhi arah kebijakan publik, mengendalikan akses terhadap sumber daya alam seperti sawit, batubara, dan nikel, yang membentuk narasi besar politik dan pembangunan. Dengan kata lain, krisis iklim dan krisis sosial bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi hasil dari cara produksi tertentu yang dikendalikan dan diuntungkan oleh oligarki.
Ia menekankan, bahwa jejaring oligarki ini tidak hanya menguasai sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki akses istimewa terhadap proses politik dan kebijakan publik. Akibatnya, kebijakan negara dalam sektor energi dan lingkungan sering condong pada kepentingan industri besar, bukan pada kepentingan jangka panjang rakyat dan keberlanjutan ekologi.
Demokrasi resilien terhadap tantangan perubahan iklim, diperlukan langkah strategis, mendemokratisasi transisi energi dan kebijakan iklim yang memastikan masyarakat lokal terdampak ikut menentukan arah kebijakan dan menjadikan isu iklim sebagai agenda politik utama, bukan sekadar wacana teknis atau proyek internasional.
Hadir pembicara lainnya, Prof. Dr. Amalia Savirani (Universitas Gajah Mada) serta acara ini dimoderatori oleh Riaty Raffiudin, PhD (Dosen Ilmu Politik FISIP UI).
