Pilih Laman

Seri 06 Webinar FISIP UI 2020 ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hubungan internasional dan kerjasama multlilateral. Pandemi Covid-19 memperlihatkan makin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun fair and inclusive global health governance dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.

Mengangkat tema “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral” pada Rabu (9/9) webinar FISIP UI Seri 06 ini dilaksanakan secara daring melalui zoom dan youtube. Sebagai narasumber ialah Duta Besar Febrian A. Ruddyard. (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) dan Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. (Ketua Komisi I DPR RI).

Covid-19 menjadi musuh bersama. Tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Terjadi rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga  akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

“Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non-medis seperti pemulangan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminasi informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia  dengan negara atau organisasi internasional lainya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan berkerjasama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan Coalition for Epidemic Preparedness  Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma,” jelas Meutya.

Artikel Lainnya:  Diskusi Hasil Riset Karya Dosen FISIP UI

Meutya juga menjelaskan, tantangan kedepannya terkait pengadaan atau ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan serta diplomasi dalam rangka fungsi perlindungan WNI di luar negeri, terdapat pula permasalahan terkait hak dan akses WNI ke sebuah negara. Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam daftar Temporary Ban Entry (pelarangan masuk ke sebuah negara bagi pemegang paspor dari negara tertentu) di 59 negara seperti  Malaysia. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia, terutama  diplomasi bilateral.

Febrian memberikan kesimpulan, diplomasi multilateral menjadi lebih terintegrasi dengan diplomasi regional dan bilateral, isu kesehatan global menjadi “omnipresent”. Ia juga menegaskan pertempuran yang sukses terhadap Covid-19 tergantung peningkatan tata kelola kesehatan dan kendala diplomatic. Serta Sustainable Development Goals menjadi lebih relevan sebagai model komprehensif untuk pembangunan human security akan berkontribusi untuk pencapaian state security.