Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan “Webinar Nasional: Penguatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan” pada Selasa (06/07) via ZOOM Meeting. Menghadirkan Pembicara Utama, Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I, DPR RI 2) dan Teuku Faizasyah (Dirjen IDP Kemlu RI, Ketua Tim Kornas KSS Indonesia).
Sejarah peran Indonesia bekerjasama dengan Selatan-Selatan sudah mulai ketika Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar solidaritas dan kerjasama negara berkembang yang saat itu baru terbebas dari kolonialisme. Kerjasama Selatan-Selatan saat ini semakin relevan dan penting, utamanya dalam upaya pencapaian SDG’s. Pada saat pandemi ini telah menyebabkan banyak target SDG’s yang sulit untuk dicapai dan mengalai kemunduran, seperti SDG’s 1 untuk menghapus kemiskinan, SDG’s 3 untuk memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
Menurut Meutya, Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) merupakan skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagaii hubungan bilateral dan multilateral secara mutual. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan.
“Indonesia dalam KSS mempunyai peran aktif salah satunya posisi Indonesia sebagai pemain global akan memberi nilai tambah dalam KSS dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan. KSS juga mempunyai tantangan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), perubahan iklim, kerjasama multi pihak seperti kerjasama dengan kementerian, lembaga, universitas dan parlemen” tambah Meutya.
Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan pada tahun 2010-2012 memperkuat koordinasi dalam kerangka koordinasi institusional untuk ikut memerankan diplomasi pembangunan. Tahun 2015-2019 meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan serta meningkatkan peran Indonesia dalam mencakup intervensi kebijakan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan. Rancangan penguatan selanjutnya tahun 2020-2024 yaitu optimalisasi Kerjasama pembangunan intenasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru serta perdagangan bebas aktif.
“Kepentingan nasional tentu saja menjadi perhatian juga, dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan di bidang politik yaitu citra positif peran dan kepemimpinan Indonesia serta memagari kepentingan Indonesia dari ancaman disintegrasi, bidang ekonomi Indonesia meningkatkan investasi dan perdagangan serta dalam bidang sosial budaya” jelas Teuku.
Teuku mengatakan, “Pada saat pandemi seperti saat ini KSS mempunyai empat tren pendekatan implementasi KSS global pasca pandemi Covid-19, yaitu inklusifitas dengan menerapkan kemitraan multipihak, fleksibilitas dengan prinsip demand-driven, transparan dengan melakukan sosialisasi dan membangun ruang komunikasi dengan multi-actors untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi, serta resilence berfokus pada pendekatan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip solidaritas.”
Selain itu upaya Pemerintahan RI dalam penguatan pelaksanaan KSS dengan penguatan kelembagaan penjuru bagi kerjasama pembangunan internasional, penyempurnaan mekanismie implementasi program bantuan, peran multi-stakeholder, perluas jaringan, meningkatkan promosi dan profiling KSS Indonesia serta pemanfaatan IT dan penyempurnaan database.
