Pilih Laman

FISIP UI kembali mengukuhkan seorang doktor dalam bidang studi Ilmu Politik pada sidang terbuka yang diselenggarakan pada 12 Januari 2015, bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono. Gelar tersebut berhasil diperoleh oleh Sabil Rachman dengan disertasinya yang berjudul ‘Peran Negara dan Dinamika Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kebijakan Pembangunan Bencana (Studi Kasus badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Pasca Tsunami 2005-2009)’ dengan yudisium sangat memuaskan. Tim penguji dari sidang promosi doktor ini diketuai oleh Dekan FISIP UI; Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., Prof. Maswadi Rauf selaku promotor, beserta Chusnul Mariyah Ph.D., Dr. Valina Singka selaku ko-promotor, dan beranggotakan Prof. Muhammad Ryaas Rasyid, Prof. Burhan Djabir Magenda, Dr. Kamardudin, dan Dr. Isbodroini Suyanto.

Disertasi ini sendiri dilatarbelakangi oleh dinamika yang terjadi pasca tragedi tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 silam, dimana pemerintah pusat membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang mewakili negara untuk menyelesaikan persoalan dampak tsunami di Aceh. Pembentukan BRR sendiri menuai sebuah permasalahan karena BRR memiliki kewenangan sangat besar melampaui kewenangan pemerintah daerah Aceh. Temuan pokok dari desertasi ini menunjukan bahwa kewenangan BRR sangat luas dengan dukungan anggaran yang cukup besar yakni kurang lebih 72 trilyun, baik dari APBN dan donor internasional, pada empat sektor pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan, yang akan menggeser dan melemahkan peran pemerintah daerah.

Artikel Lainnya:  Kunjungan SMA Negeri 68 Jakarta

Sabil menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas seharusnya pemerintah pusat tidak perlu membentuk badan baru tetapi cukup melakukan asistensi dan memberdayakan kekuatan birokrasi lokal. Implikasi politik yang sangat serius diutarakan dalam hal ini bahwa pasca pembentukan BRR terdapat dualisme kepemimpinan di Aceh , antara BRR yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh daerah dan pemerintah daerah dengan tugas manajemen dan tata kelola politik serta pemerintahan Aceh pasca Tsunami.