Penelitian dosen Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengungkap bahwa mayoritas siswa sekolah dasar di DKI Jakarta tidak menghabiskan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini menyoroti potensi terjadinya pemborosan makanan (food waste) dalam pelaksanaan program tersebut.
Penelitian yang dilakukan di lima Sekolah Dasar (SD) di wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Pusat ini dipimpin oleh Dian Sulistiawati, dosen Antropologi FISIP UI. Penelitian berlangsung pada Juni hingga September 2025 dengan metode wawancara dan observasi langsung terhadap siswa, guru, pengelola sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional (BGN).
“Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata yang rinci dan mendalam tentang pelaksanaan MBG di beberapa sekolah di DKI Jakarta,” ujar Dian.
Dalam setiap kunjungan, tim peneliti menghabiskan satu hari di masing-masing sekolah dan mengamati proses siswa menyantap MBG di dua hingga tiga kelas. Berdasarkan temuan di lapangan, dari satu kelas yang berisi 32–34 siswa, hanya sekitar empat hingga lima siswa yang menghabiskan makanan yang disediakan.
“Bayangkan, di satu kelas itu hanya 4–5 siswa yang omprengnya benar-benar habis dan makanannya memang dimakan oleh siswa,” kata Dian.
Sebagian besar siswa lainnya tidak mengonsumsi makanan secara tuntas, bahkan ada yang hanya memakan dalam jumlah sangat sedikit. Di beberapa sekolah, siswa diperbolehkan membawa pulang sisa makanan karena tidak semua SPPG melarang hal tersebut.
Menurut Dian, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius penyelenggara program. MBG dirancang untuk memastikan asupan nutrisi anak terpenuhi, namun fakta di lapangan menunjukkan makanan yang disediakan belum sepenuhnya dikonsumsi penerima manfaat.
“Sungguh sangat ironis jika program yang bertujuan mengatasi persoalan makanan dan nutrisi, dengan biaya besar, justru berpotensi menyebabkan food waste,” ujarnya.
Lebih jauh, penelitian ini juga memetakan peluang, kendala, dan strategi pelaksanaan MBG di tingkat sekolah. Studi tersebut memandang MBG bukan sekadar program teknis penyediaan makanan, tetapi sebagai proses pembangunan yang dipengaruhi relasi sosial, infrastruktur, tata kelola, dan partisipasi aktor lokal.
Dalam konteks pelaksanaan, banyak menu yang dianggap asing oleh anak-anak, sehingga menurunkan minat konsumsi dan memicu sisa makanan. Dian menekankan bahwa makanan dan kebiasaan makan merupakan konstruksi budaya. Oleh karena itu, perubahan kebiasaan makan tidak cukup hanya melalui pemberian makanan.
“Diperlukan proses pembelajaran, edukasi rasa, jenis, dan makna makanan, serta pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai rekomendasi, Dian menyarankan agar program MBG disertai proses pembelajaran dan transmisi pengetahuan tentang makanan dan nutrisi oleh para ahli. Selain itu, SPPG dan guru perlu memastikan makanan benar-benar dikonsumsi untuk mencegah terjadinya pemborosan.
Program MBG sendiri merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pertumbuhan fisik dan non-fisik anak. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, melainkan juga oleh penerimaan budaya dan pola konsumsi siswa di sekolah.
