Pada hari pertama (26/7/2016) Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia yang bertempat di Kampus FISIP UI Depok, menampilkan 15 sesi diskusi. Topik pembahasan pada presentasi terkait isu identitas sosial, konflik etnis dan agama, masalah kewarganegaraan, sampai persoalan pengembangan energi alternatif, dan gender. Sebanyak 39 pemakalah telah memaparkan data dan analisisnya.
Sementara hari ke dua (27/7/2016), di sesi pleno pagi hari, hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Bambang S. Laksmono, Guru Besar FISIP UI, dan Prof. Dr. Danilyn Rutherford, Guru Besar University of California, Santa Cruz, Amerika Serikat. Dalam makalah kuncinya, Prof. Bambang Laksmono yang juga pernah menjabat sebagai Dekan FISIP UI menyampaikan pentingnya menengok gagasan lama yang mengedapankan isu kesejahteraan dalam penyusunan kebijakan. Tipe kebijakan demikian adalah sebuah welfare policy yang menurutnya harus menjadi strategi pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi.
Prof. Bambang menyebutkan pentingnya pendekatan kesejahteraan dikedepankan karena ketika isu kesejahteraan gagal diimplementasikan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan di tingkat masyarakat. Seringkali, ini mewujudkan dalam bentuk konflik. Munculnya konflik mengakibatkan pilihan kebijakan seringkali menuju kepada pengamanan dan keamanan. Alhasil, kebijakan berorientasi keamanan muncul. Ini adalah ironi bagi Presiden Jokowi yang bercita-cita menegakkan faktor kemanusiawian dalam pendekatan pembangunannya.
Sekalipun nampak ideal, namun kondisi politik dewasa ini tidak cukup mudah bagi presiden. Ia mesti mengokomodasi berbagai kepentingan. Apabila strategi kesejahteraan dikedepankan, para pengkritiknya mungkin akan melihat sebagai kebijakan populis atau bagian dari pencitraan. Namun, apabila kebijakan keamanan yang muncul, kritik dari para aktivisi HAM dan demokrasi pasti akan kencang. Betapapun sulit, menurut Guru Besar yang juga memimpin Pusat Kajian Papua itu, kebijakan kesejahteraan patut diutamakan.
Mengenai masalah Papua, pembicara kedua dalam pleno, Prof. Danilyn, yang meneliti masyarakat dan kebudayaan di Biak dan Papua pada umumnya, memiliki pendapat yang patut ditengok. Dalam diskusinya, Guru Besar Antropologi tersebut merespons pendapat bahwa masyarakat Papua masih merasa berada dalam kolinialisasi. Lepas dari kolonial Belanda, bagi sebagian penduduk Papua, masih belum cukup. Sebagian memandang mereka berada dalam koloni Indonesia.
Prof. Rutherford menjelaskan dengan mengingatkan kita untuk lebih merefleksikan kondisi itu. Mengapa ada komponen masyarakat Papua yang merasa pasca kolonial Belanda dan pasca reformasi, tidak jauh berbeda dalam hal perasaan terkolonisasi. Menurutnya, sampai sekarang sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap orang Papua sebagi representasi masyarakat terkebelakang. Seakan-akan setiap pembicaraan di luar Papua mengenai Papua adalah mengenai kelemahan dan kekurangan mereka. Bagi masyarakat Papua, ini amat menyakitkan. Akumulasi dari berbagai pandangan yang menyudutkan orang Papua berakibat mereka menjadi sensitif terhadap perilaku dan kebijakan terhadap mereka.
Ada dua hal utama yang bisa dilakukan dari persoalan itu. Pertama, anggapan bahwa Papua adalah masyarakat terkebelakang adalah sebuah jebakan. Pandangan ini bukan cuma dimiliki orang luar Papua, tetapi bahkan sebagian orang Papua meyakini kebenaran anggapan ini. Ke dua, mencoba melihat persoalan masyarakat Papua di masa kini dengan lebih dalam dan jernih. Terkait dengan usulan Prof. Bambang, strategi kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan jauh lebih relevan ketimbang mengedepankan kebijakan keamanan. Ekspresi ingin merdeka mestinya dipahami sebagai bagian dari protes atas ketimpangan kesejahteraan, bukan sekadar keinginan separatisme.
Oleh: Semiarto Aji Purwanto
